Berbagai macam produk kebijakan yang muncul serta digulirkan oleh Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah selalu berisi tentang berbagai macam urusan dan kepentingan yang berhubungan dengan penduduk / masyarakat, urusan dan kepentingan penduduk tersebut tak pernah bisa lepas dari faktor kesejahteraan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Urusan dan kepentingan penduduk tersebut pada akhirnya akan melahirkan berbagai jenis dan bentuk dokumen yang dapat dijadikan sebagai legalitas ataupun bukti untuk dijadikan dasar/bahan melanjutkan ke bidang urusan dan kepentingan lainnya. Dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga / Instansi yang menangani berbagai urusan dan kepentingan penduduk tersebut tentunya tidak lepas dari serangkaian proses administrasi yang pada akhirnya akan direkam / disimpan ke dalam sebuah file arsip / data, hal tersebut akan terus berulang sehingga menghasilkan gudang file arsip / data yang bertumpuk.
Pada umumnya segala jenis dan bentuk dokumen yang dipegang oleh penduduk memiliki elemen data yang bersifat sandi ( kode ), hal ini sudah pasti memiliki tujuan untuk memudahkan Lembaga / Instansi yang menangani urusan dan kepentingan penduduk untuk melakukan verifikasi dan validasi kebenaran dokumen yang dipegang oleh penduduk dengan file arsip / data yang dimiliki (sudah direkam / dismpan) oleh Lembaga / Instansi yang menangani urusan dan kepentingan penduduk tersebut. Semenjak Teknologi Informasi dan Komunikasi berkembang pesat dan menghasilkan berbagai produk Sistem Informasi yang dapat melakukan pengelolaan arsip / data secara elektronik, seluruh Lembaga / Instansi yang menangani berbagai urusan dan kepentingan yang berhubungan dengan penduduk tersebut masih belum mendapati masalah yang berarti, karena seluruh informasi yang bersifat sandi ( kode ) dapat dengan mudah dilacak serta ditemukan dalam waktu yang relatif singkat.
Penduduk merupakan objek kebijakan yang bersifat aktif dan dinamis, akan selalu berubah setiap saat bahkan dalam hitungan detik, selain itu urusan dan kepentingan penduduk tidak hanya melibatkan satu Lembaga / Instansi saja, permasalahan yang sering muncul adalah ketika file arsip / data yang disimpan oleh salah satu Lembaga / Instansi tidak seragam ketika disandingkan dengan urusan dan kepentingan di lintas Lembaga / Instansi, ketika terjadi kasus seperti ini tentunya akan muncul ego sektoral yang berujung pada tingkat kepentingan serta kekuatan dokumen yang dimiliki oleh penduduk.
Integrasi Database Kependudukan merupakan salah satu solusi yang dapat dijadikan sebagai sarana pembenahan data kependudukan yang seringkali berbeda antara Lembaga / Instansi satu dan lainnya, padahal Instansi / Lembaga yang menangani urusan dan kepentingan penduduk tersebut mengambil data dan informasi dari sumber objek yang sama, yakni penduduk.